Pemerintah Perlu Lakukan Kontrol Aktivitas Pasar Properti Sewa

Regulations

JAKARTA, propertytoday.id – Selama pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung hampir 7 bulan, pasar properti sewa di Jakarta dikabarkan mengalami penurunan cukup signifikan. Pada pasar apartemen sewa misalnya, satu riset mengungkapkan terjadi penurunan 56%-57% selama kuartal II-2020 dibandingkan periode yang sama di 2019. Okupansi apartemen sewa (serviced apartment) pun hanya bertengger di kisaran 66%-67%. Belum kembalinya ekspatriat ke Indonesia ditenggarai sebagai faktor utama anjloknya aktivitas sewa menyewa apartemen.

Meski banyak pembangunan apartemen ditunda, pasok yang ada masih terbilang melimpah. Pasokan apartemen sewa pada kuartal II-2020 tercatat 8.942 unit atau naik 2,1% dari angka pasokan kuartal yang sama 2019 sebanyak 8.752 unit. Dari sisi harga, harga sewa tertekan ke angka US$21,2 per m2 per bulan pada kuartal II 2020 atau turun sebesar 8,3% dari kuartal yang sama tahun 2019.

Selain karena faktor-faktor di atas, Tony Eddy, Chairman Tony Eddy & Associates (TEA) mengatakan, tidak adanya rent control menjadi penyebab tidak pastinya pasar sewa properti. “Ini berlangsung sudah sejak lama, jauh sebelum terjadi pandemi Covid-19. Penyebab utamanya adalah karena di Indonesia tidak ada yang namanya rent control,” ujarnya.

Di negara-negara yang hukum propertinya sudah lebih maju, demikian Tony, pemerintahnya mengatur para pemilik properti agar tidak semena-mena menaikkan harga sewa propertinya kepada para penyewanya. “Penyewa properti di sana lebih terlindungi dari para pemilik properti yang semau mereka menaikkan harga sewa, apalagi di saat krisis ekonomi atau pandemi seperti yang terjadi sekarang ini.”

Kejadian yang acapkali dialami penyewa properti di Indonesia adalah landlord atau pemilik properti menaikkan harga sewa semena-mena. Pemilik properti yang melihat kiosnya disewa pengusaha laundry dan laris misalnya, bisa seenaknya menaikkan tarif sewa agar penyewa pergi dan pemilik buka bisnis laundry sendiri.

“Praktik-praktik yang tidak fair seperti ini sering terjadi dan penyewa sangat dirugikan. Nah, kalau ada rent control dari pemerintah, penyewa yang merasa dirugikan dengan kenaikan sewa yang tidak sesuai rent regulation bisa menuntut. Pemilik propertinya juga bisa dikenakan sanksi,” tutur Tony.

Pemerintah, lanjut Tony, perlu membuat regulasi baru mengenai sewa menyewa properti (rent regulations) yang mengatur kenaikan tarif sewa properti setiap tahunnya. “Kenaikan bisa dihitung sesuai angka inflasi. Di AS misalnya, persentase kenaikan sewa properti dibatasi maksimum 7% per tahun,” katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan di AS rent control sudah ada sejak 1920. Rent control atau pengendalian sewa adalah program pemerintah yang membatasi jumlah yang dapat diminta pemilik properti (landlord) untuk menyewa rumah atau memperbarui sewa. Undang-undang pengendalian sewa biasaya diberlakukan oleh pemerintah kota dan rinciannya sangat bervariasi. Semua itu dimaksudkan agar biaya hidup tetap terjangkau bagi penduduk berpenghasilan rendah.

Meski sudah sejak lama diberlakukan di AS, tapi tidak semua negara bagian atau kota di sana menerapkan rent confrol. Menurut studi terbaru oleh Urban Institute, 182 kota di AS dari sekitar 89.000 memiliki peraturan pengendalian sewa, dan semuanya berada di New York, New Jersey, California, Maryland dan atau Washington DC. Sementara 37 negara bagian memiliki undang-undang yang melarang pemerintah daerah memberlakukan rent control. Tapi banyak negara bagian akhirnya menerapkan rent regulation, terutama di kota-kota dan negara bagian di mana biaya hidup yang melonjak dikombinasikan dengan upah yang stagnan telah menciptakan krisis keterjangkauan perumahan bagi penduduk berpenghasilan sedang dan orang tua (senior citizen) dengan pendapatan tetap.

Oregon adalah negara bagian pertama di AS yang memberlakukan undang-undang pengendalian sewa di seluruh negara bagian. Undang-undang yang ditandatangani pada Maret 2019, membatasi kenaikan sewa tahunan menjadi 7% ditambah kenaikan indeks harga konsumen.

Di Indonesia regulasi sewa dituangkan dalam PP No.44 Tahun 1994 mengenai Penghunian Rumah Bukan oleh Pemilik. Namun di dalamnya tidak ada batasan atau kontrol mengenai harga sewa properti, hanya di jelaskan sewa properti nilainya sesuai dengan yang disepakati pemilik properti dan penyewanya. (EKA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *