TEA Desak Pemerintah Bikin Aturan Fair Soal Service Charge

Retail

JAKARTA, propertytoday.id – Konsultan properti Tony Eddy & Associates (TEA) mendesak pemerintah di masa pandemi Covid-19 ini membuat aturan yang fair mengenai service charge pusat perbelanjaan, apartemen atau perkantoran. Selama masa pandemi, perusahaan property management tetap memungut service charge dari para tenant. Padahal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan pemerintah provinsi mengharuskan mal dan perkantoran tutup atau setidaknya beroperasi tidak optimal, karena dibatasi waktu.

“Pandemi yang terjadi saat ini sangat memberatkan para tenant mal dan perkantoran. Mereka tidak bisa operasional optimal, tapi tetap wajib membayar service charge. Jelas ini sangat memberatkan,” kata Chairman TEA Tony Eddy kepada propertytoday.id.

Menurut dia, pemerintah harus membuat aturan main yang fair. “Situasinya saat ini memang sulit. Saya kira property management harus menetapkan service charge pada level minimum atau bisa saja free, tenant dibebaskan dari service charge untuk sementara waktu. Nah, siapa yang bisa mengatur itu, ya pemerintah,” ujar Tony.

Sebelumnya, seperti dilansir bisnis.com, Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat Belanja Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mengatakan pengelola dan tenant memang perlu duduk bersama membahas masalah ini. “Sekarang kondisinya sedang sepi, makanya kami minta pengelola mal tidak naikkan service charge,” katanya.

Menurut Hippindo, sebagian besar pusat perbelanjaan tidak transparan dalam menetapkan service charge. Peningkatan beban biaya ini diklaim dapat mencapai 18%-20% dalam setahun, bervariasi untuk setiap mal. Namun, tidak semua pusat perbelanjaan selalu menaikkan service charge setiap tahun. Angka kenaikan service charge itu jauh lebih besar dibandingkan inflasi yang sekitar 5%-6% per tahun dan terjadi di tengah belum pulihnya daya beli masyarakat.

Terus meningkatnya biaya pemeliharaan bahkan diklaim terpaksa membuat beberapa peritel yang memiliki gerai di pusat perbelanjaan menaikkan harga jual produk. Beberapa komponen yang termasuk dalam service charge di antaranya Upah Minimum Provinsi (UMP) dan tarif listrik.

Penyewa dan tenant mal selama masa pandemi diberitakan meminta pembebasan biaya sewa kepada pengelola mal seiring menurunnya pendapatan akibat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan pemerintah untuk mencegah meluasnya pandemi Covid-19. Di Jakarta Pemprov DKI bahkan memberlakukan PSBB jilid 2 per 14 September 2020 setelah mempertimbangkan grafik penyebaran virus corona yang terus naik.

Salah satu tenant tersebut yaitu SOGO Departement Store yang beroperasi di Jakarta Utara. Menurut manajemen SOGO, kondisi pandemi saat ini membuat penjualan turun drastis hingga 90% walaupun operasional mal tetap buka dengan jam operasional terbatas. Pihak SOGO bahkan minta dibebaskan dari biaya sewa terhitung Maret 2020 sampai dengan Juni 2020.

Permintaan bebas biaya sewa kepada pengelola mal juga datang dari PT Ace Hardware Indonesia Tbk. Perusahaan perkakas dan peralatan rumah tangga tersebut bahkan tidak hanya meminta pembebasan sewa ataupun revenue sharing, namun juga biaya service charge. Ace Hardware juga meminta pembebasan biaya tersebut dapat diperpanjang sampai dengan situasi kembali kondusif. Penurunan jumlah pengunjung mal yang cukup signifikan jelas berdampak pada menurunnya omzet penjualan di toko-toko.

Ace Hardware sendiri sejatinya memiliki fundamental finansial yang kuat. Tahun 2019, Ace Hardware mampu meraih laba bersih Rp1,03 triliun, naik 6,79% dari tahun sebelumnya. Tak hanya itu, dalam laporan keuangan yang diumumkan pada akhir April 2020, Ace juga memiliki kas dan setara kas sebesar Rp1,25 triliun pada akhir periode 2019.

Selain peritel besar, pedagang kecil di Pusat Grosir Cililitan (PGC) sebelumnya juga mengeluh karena dipaksa untuk membayar service charge. Pedagang merasa tagihan tersebut seharusnya ditangguhkan mengingat sudah 2 bulan pedagang tidak bisa berjualan di PGC. Adapun biaya service charge yang dibebankan kepada pedagang adalah sebesar Rp1.200.000 per bulan. Selain service charge, pedagang juga dibebankan biaya sewa yang harus dibayar sebesar 50% dari biaya sewa. Berdasarkan surat edaran bernomor 273/PGC/MGM/IV/2020 tertulis, sebagian besar dana service charge akan digunakan untuk pembayaran listrik ke PLN. Jika pedagang tidak membayar secara otomatis pembayaran listrik gedung ke PLN akan terhambat. Dengan konsekuensi selain dikenakan sanksi administrasi berupa denda sampai pelepasan jaringan.

Lebih lanjut Tony mengatakan, penetapan service charge seminimum mungkin atau dengan pemberian diskon juga perlu diterapkan pada apartemen sewa. “Sebagian besar pendapatan mereka kan drop. Saya kira pemberian diskon atau menetapkan service charge di level minimum adalah fair,” tandas Tony. (PIT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *